SUMEDANG, ViewJabar.com – Ratusan pedagang Pasar Cimalaka memblokade jalur utama Bandung–Cirebon hingga memicu kelumpuhan total arus lalu lintas sepanjang beberapa kilometer pada Senin (6/7/2026).
Aksi unjuk rasa besar-besaran ini digelar oleh massa yang tergabung dalam Ikatan Warga Pasar Cimalaka (Ikwapaci) di depan kawasan pasar, Kecamatan Cimalaka, Kabupaten Sumedang, Jawa Barat.
Protes keras dipicu oleh rencana eksekusi pengosongan lahan lapak jualan secara sepihak demi memuluskan proyek revitalisasi infrastruktur pasar.
Pembakaran Ban dan Lumpuhnya Jalur Nasional
Situasi sempat memanas saat massa yang kecewa nekat membakar ban bekas di tengah jalan.
Baca Juga: Buron 5 Bulan, Anggota Geng Motor Bawah Umur Pelaku Pengeroyokan Maut Pasirkoja Bandung Ditangkap
Mereka juga membentangkan berbagai spanduk penolakan di sepanjang jalur yang diblokir.
Akibat penutupan total jalan poros nasional tersebut, kendaraan dari kedua arah tidak dapat bergerak.
Guna mengurai kemacetan parah, petugas gabungan dari Satlantas Polres Sumedang dan Dinas Perhubungan langsung dikerahkan ke lapangan untuk melakukan rekayasa arus lalu lintas ke sejumlah jalur alternatif.
Tuntutan Transparansi Biaya dan Ukuran Lapak
Ketua Ikwapaci, Dian Kusdian, menegaskan bahwa para pedagang sebenarnya mendukung penuh program modernisasi pasar dari pemerintah. Namun, mereka menuntut jaminan regulasi yang jelas mengenai penempatan stan serta kepastian harga sewa lapak baru.
"Ukuran dan harga sewa belum pernah dimusyawarahkan dan menurut kami tidak sesuai. Otomatis perekonomian atau perdagangan kami tidak bisa berlanjut," ujar Dian saat memberikan keterangan, Senin (6/7/2026).
Selain masalah tarif, fasilitas Tempat Penampungan Sementara (TPS) di kawasan Alun-Alun Cimalaka juga dinilai tidak layak. Ruang relokasi yang hanya berukuran 1,5 x 2 meter dianggap mustahil menampung peralatan dagang berukuran besar, terutama bagi pedagang daging yang membutuhkan tempat untuk lemari pembeku (freezer).
Nasib Ratusan Kepala Keluarga
Pihak paguyuban pedagang sangat menyayangkan minimnya ruang dialog yang dibuka oleh pengelola pasar dari jajaran Pemerintah Desa Cimalaka.
Padahal, kebijakan pemindahan paksa tanpa solusi konkret ini berdampak langsung pada hajat hidup 140 kepala keluarga pedagang yang memiliki tanggungan biaya sekolah anak hingga cicilan usaha.***