Ribuan Relawan MBG Garut Demo, Desak DPR Sahkan UU Makan Bergizi Gratis

GARUT, ViewJabar.com – Ribuan relawan program Makan Bergizi Gratis (MBG) menggelar aksi damai dengan mendatangi Kantor DPRD Kabupaten Garut, Jawa Barat, pada Senin (6/7/2026).

Massa menuntut Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) segera merancang Undang-Undang (UU) khusus sebagai payung hukum tetap program MBG, agar tidak lagi sekadar mengacu pada Peraturan Presiden (Perpres).

Selain payung hukum, demonstran mendesak Badan Gizi Nasional (BGN) mencabut kebijakan moratorium Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) baru.

 

Kebijakan tersebut dinilai sepihak dan merugikan, karena membuat para relawan kehilangan pekerjaan akibat operasional dapur baru yang terhenti.


Arus Lalu Lintas Sempat Tersendat

Aksi dimulai dengan melakukan long march dari Jalan Patriot, Kecamatan Tarogong Kidul, menuju kompleks DPRD Garut.

Banyaknya jumlah peserta yang memenuhi ruas Jalan Pembangunan sempat membuat arus lalu lintas menuju pusat pemerintahan Kabupaten Garut mengalami kemacetan.

Dalam iring-iringan tersebut, massa membentangkan berbagai spanduk yang menyuarakan keberlanjutan program MBG dan tuntutan pemenuhan hak-hak relawan dapur.

Ajukan 8 Tuntutan Utama

Juru bicara aliansi relawan MBG Garut, Rian, menyatakan bahwa terdapat 8 poin tuntutan dalam aksi ini.

Meski tetap mendukung penuh Presiden untuk melanjutkan program MBG, mereka meminta pemerintah segera membenahi BGN dan memperhatikan kesejahteraan para pekerja lapangan.

"Kami meminta pemerintah memperhatikan hak relawan karena insentif dan jaminan kesehatan saat ini masih jauh dari kata layak," ujar Rian di sela-skala aksi, Senin (6/7/2026).

 

Rian juga mengkritik keras kebijakan moratorium BGN yang dianggap diputuskan secara sepihak tanpa mempertimbangkan kondisi di lapangan.

"Pembangunan dapur sudah dilaksanakan, tetapi tiba-tiba dihentikan. Kebijakan ini sangat merugikan. Bukan hanya pihak dapur yang rugi, tetapi calon relawan dan pekerja lain menjadi terlunta-lunta tanpa kejelasan," tambah Rian.

130 Dapur Terdampak di Garut

Menurut data dari aliansi relawan, terdapat sekitar 130 SPPG di wilayah Garut yang terdampak langsung oleh moratorium ini.

Akibatnya, seluruh operasional dapur pembagian makanan terhenti total dan belum bisa mendistribusikan manfaat gizi kepada para siswa maupun penerima sasaran lainnya.

"Fasilitas dapurnya sebenarnya sudah selesai dibangun. Bahkan selama berbulan-bulan sudah ada Sarjana Penggerak Pembangunan Indonesia (SPPI) yang siap bertugas, namun akhirnya terpaksa dipulangkan lagi," pungkas Rian.

Setelah melakukan orasi dan menyampaikan aspirasinya di depan gedung dewan, perwakilan dari massa aksi akhirnya diterima langsung oleh jajaran anggota DPRD Garut bersama Bupati Garut, Abdusy Syakur, untuk melakukan audiensi lebih lanjut.