Rico Waas menilai, antrean panjang yang terjadi, tidak boleh berlangsung terlalu lama hingga mengganggu aktivitas perekonomian warga setempat.
"Pemkot Medan akan terus berkoordinasi dengan Pertamina sekaligus mengawal proses distribusi," kata Rico dalam keterangannya, pada Rabu, 15 Juli 2026.
"(Hal itu) agar pasokan BBM dapat tersalurkan dengan lancar ke seluruh SPBU di Kota Medan," imbuhnya.
Di sisi lain, krisis BBM ini juga dinilai tidak hanya berdampak bagi masyarakat, melainkan juga sinyal bahaya bagi dunia usaha di Sumut.
Sinyal Bahaya bagi Perekonomian Warga
Dalam kesempatan berbeda, Ketua Umum Kadin Sumut, Firsal Dida Mutyara menyoroti stok BBM sebagai urat nadi rantai pasok distribusi logistik bagi warga setempat.
"Ketika BBM langka, yang macet bukan hanya kendaraan. Rantai pasok bahan pokok, biaya produksi, dan mobilitas usaha ikut terganggu," jelas Dida dalam rilis resminya di Medan, pada Rabu, 15 Juli 2026.
Kadin Sumut itu mencatat, kelangkaan ini memicu dampak sistemik yang luas, di antaranya kemacetan total.
Antrean panjang di berbagai daerah, khususnya Kota Medan dan jalur logistik, dianggap telah membuat lalu lintas lumpuh.
Hal tersebut lantas dinilai berpotensi memicu lonjakan harga bahan pokok dan mempercepat laju inflasi.
Terlebih, adanya ancaman UMKM yang kolaps atau runtuh karena dinilai paling rentan gulung tikar jika kondisi ini terus berulang.
"Ini ancaman serius bagi iklim usaha di Sumut," tegasnya.
Sampai berita ini terbit, belum ada pernyataan lanjutan dari pihak terkait atas kelangkaan BBM tersebut.
Di samping itu, sebagian warga berharap adanya tindakan nyata dari pemerintah setempat yang bukan sekadar mengawal distribusi BBM di wilayah Sumut.***
