JAKARTA, ViewJabar.com - Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) kembali menggelar operasi tangkap tangan (OTT) di Kabupaten Pemalang, Jawa Tengah. Dalam operasi yang menjadi OTT ke-18 sepanjang 2026 itu, Bupati Pemalang Anom Widiyantoro turut diamankan bersama sejumlah pihak lainnya.
Wakil Ketua KPK Fitroh Rohcahyanto membenarkan bahwa Anom termasuk pihak yang dibawa dalam operasi tersebut. Namun, hingga kini KPK belum mengungkap jumlah maupun identitas pihak lain yang turut diamankan, termasuk perkara yang melatarbelakangi OTT tersebut.
Seluruh pihak yang diamankan masih menjalani pemeriksaan awal dan berstatus sebagai terperiksa. Sesuai ketentuan hukum acara pidana, KPK memiliki waktu 1x24 jam untuk menentukan status hukum para pihak setelah memeriksa bukti serta dugaan keterlibatan masing-masing.
Konstruksi perkara, barang bukti, serta pihak yang akan ditetapkan sebagai tersangka diperkirakan baru akan diumumkan setelah proses pemeriksaan awal rampung.
Penangkapan Anom terjadi sekitar satu tahun setelah KPK menggelar rapat koordinasi pencegahan korupsi bersama Pemerintah Kabupaten Pemalang.
Dalam pertemuan tersebut, KPK menyoroti tiga sektor yang dinilai rawan praktik korupsi, yakni penganggaran, pengadaan barang dan jasa, serta pengelolaan sumber daya manusia.
Saat itu, KPK juga mengungkap hasil Survei Penilaian Integritas (SPI) 2024 yang menunjukkan skor agregat Pemerintah Kabupaten Pemalang sebesar 69,09.
Adapun nilai pada sektor pengelolaan anggaran tercatat 68,49, pengadaan barang dan jasa 65,95, serta pengelolaan sumber daya manusia 67,86.
KPK mengingatkan pemerintah daerah untuk memperkuat pengawasan terhadap proses perencanaan anggaran, penunjukan langsung, hingga pengelolaan aparatur guna mencegah terulangnya praktik korupsi.
Dalam rapat tersebut, Anom Widiyantoro sempat menyatakan komitmennya memperbaiki tata kelola pemerintahan dengan belajar dari kasus korupsi yang menjerat Bupati Pemalang periode 2021–2025, Mukti Agung Wibowo.
Ia menegaskan pemerintahannya akan melakukan perbaikan serta mengubah pola pikir aparatur agar lebih berorientasi pada pelayanan masyarakat.
Dengan operasi di Pemalang, jumlah OTT yang dilakukan KPK sepanjang 2026 kini mencapai 18 kasus.
Rangkaian penindakan tersebut menyasar berbagai pejabat daerah maupun instansi pemerintah dan seluruh perkara masih terus didalami sebelum KPK menetapkan status hukum para pihak yang diamankan.(*)