JAKARTA, ViewJabar.com - Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) mengungkap dugaan tindak pidana korupsi yang menjerat Bupati Pemalang, Anom Widiyantoro.
Operasi Tangkap Tangan (OTT) yang dilakukan lembaga antirasuah itu diduga berkaitan dengan penerimaan uang dari proyek-proyek di lingkungan Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Pemalang serta praktik jual beli jabatan.
Juru Bicara KPK, Budi Prasetyo, mengatakan penyelidikan dilakukan secara tertutup sebelum akhirnya tim KPK bergerak melakukan operasi senyap di sejumlah lokasi pada Rabu (29/7/2026).
Baca Juga: Bupati Pemalang Anom Widiyantoro Terjaring OTT KPK
"Kegiatan penyelidikan tertutup ini terkait dengan dugaan penerimaan yang dilakukan oleh Bupati terkait dengan proyek-proyek di wilayah Kabupaten Pemalang," ujar Budi di Gedung Merah Putih KPK, Jakarta.
Tak hanya itu, KPK juga menduga penerimaan uang tersebut berkaitan dengan praktik jual beli jabatan di lingkungan Pemkab Pemalang.
"Selain itu, penerimaan oleh Bupati juga diduga terkait dengan jual beli jabatan," tambahnya.
Dalam operasi tersebut, KPK mengamankan total 21 orang. Sebanyak lima orang diamankan di Jakarta, 15 orang di Kabupaten Pemalang, dan satu orang lainnya di Purworejo.
Seluruh pihak yang diamankan dijadwalkan menjalani pemeriksaan lebih lanjut di Gedung Merah Putih KPK.
Selain mengamankan sejumlah pihak, penyidik juga menyita uang tunai lebih dari Rp2 miliar yang diduga berkaitan dengan perkara tersebut.
Terungkapnya kasus ini membuat publik turut menyoroti rekam jejak Anom Widiyantoro, baik dari sisi karier maupun harta kekayaannya.
Anom diketahui lahir pada 20 Maret 1970 dan menghabiskan masa pendidikan dasar hingga menengah di Cimahi dan Bandung, Jawa Barat
Ia merupakan lulusan S1 Manajemen Keuangan Universitas Diponegoro pada 1996 dan meraih gelar Magister Ekonomi dan Bisnis dari Universitas Padjadjaran pada 2005.
Di dunia politik, Anom mulai menjabat sebagai Bupati Pemalang sejak 20 Februari 2025 setelah memenangkan Pilkada bersama wakilnya, Nurkholes. Pasangan tersebut diusung koalisi Partai Golkar, Perindo, PSI, Gelora, dan Partai Buruh.
Sebelum terjun ke dunia pemerintahan, Anom memiliki karier panjang di lingkungan Badan Usaha Milik Negara (BUMN).