VIEJABAR - Menggelar reses adalah suatu kewajiban yang harus dijalankan oleh setiap anggota dewan, termasuk salah satunya anggota DPRD Provinsi Jawa Barat.
Dalam menggelar reses Anggota DPRD Provinsi Jawa Barat memiliki dua fungsi yakni menyampaikan program program pemerintah serta menyerap aspirasi masyarakat.
Oleh karena itu tidak ada alasan jika reses dilanggar atau tak digelar, jika tidak ini merupakan sebuah pelanggaran bagi seorang anggota.
Demikian dikatakan Anggota DPRD Provinsi Jabar Fraksi Golkar, H Kusnadi kepada View jabar di Bandung belum lama ini.
H Kusnadi menyebutkan, siapapun atau dimana pun tempatnya maka reses harus dilaksanakan, baik bertempat di aula desa, aula kecamatan atau gedung milik masyarakat.
"Intinya jika hal ini tidak terlaksana maka dikategorikan sebagai sebuah pelanggaran," kata H Kusnadi politikus kahot partai berlambang pohon beringin.
Disebutkan dalam acara reses disampaikan pula terkait peraturan daerah bahkan penyaluran bantuan kepada masyarakat,
Diakui H Kusnadi, sejak tahun 2021 hingga 2023 pihaknya telah merealisasikan sedikitnya 800 unit rutilahu (rumah tidak layak hunui) di wilayah Kabupaetn Bogor.
"Selama kurun waktu 2021-2023 saya sudah menggelontorkan bantuan kepada masyarakat berupa Rutilahu kepada masyarakt di Kabupaten Bogor sebanyak 800 unit," ucapnya.
Baca Juga: Pemakaman Khusus Etnis Tionghoa di Jonggol Bogor Disegel Satpol PP Diduga Tidak Memiliki Izin !
Kendati demikian, tambahnya, masih banyak masyarakat yang belum menerima bantuan secara penuh dari pemerintah melalui program yang digelontorkan DPRD berupa Rutilahu.
"Hingga saat ini kami baru mamu merealisasikan di setiap desa 20 unit rutilahu. Insyaallah ke depannya program ini akan lebih ditingkatkan lagi," tuturnya.***