DESKJABAR - Warga Kota Tasikmalaya melakukan protes soal penangan Sungai Citanduy, Ciloseh dan Sungai Cimulu yang sangat lamban dari pemerintah.
Mereka melakukan aksi protes dengan memasang spanduk kritikan terhadap Gubernur Jawa Barat, Ridwan Kamil di beberapa lokasi strategi yang ada di Kota Tasikmalaya.
Intinya warga melakukan protes karena tidak juga mendapatkan perhatian dari pihak pemerintah daerah terhadap keluhan mengenai kondisi Sungai Citanduy, Ciloseh dan Sungai Cimulu yang sudah mengalami pendangkalan.
Baca Juga: Warga Kota Tasikmalaya Protes, Minta Sungai Citanduy dan Cimulu Dikeruk
Akibatnya saat hujan lebat seperti yang terjadi saat ini, debit air di Sungai Citanduy meluap dan tentunya menyebabkan banjir di beberapa titik di wilayah Kota Tasikmalaya.
Untuk itu warga melakukan aksi protes terhadap penanganan bencana yang cenderung tidak responsive dari pemerintah daerah.
Warga yang berada di bawah Yayasan Peradaban Demokrasi Indonesia (PADI) menggelar aksi damai dengan pemasangan spanduk di sejumlah titik strategis Kota Tasikmalaya.
Baca Juga: Posko Sumbangan 100 Juta Coin Untuk Ridwan Kamil Muncul di Tasikmalaya, Ini Penampakannya
Spanduk bernada sindiran keras terhadap pemimpin Jawa Barat tersebut dibentangkan di atas kain putih, dan cukup menarik perhatian para pengguna jalan.
Ketua Umum Yayasan Padi, Iwan Restiawan mengatakan pihak BBWS telah lama tidak melakukan perwatan terhadap aliran sungai tersebut.
Selain itu pihaknya juga merasa sudah cukup bosan menyampaikan laporan. Tetapi tidak ada tindakan penanganan sama sekali dari pihak pemerintah, baik dinas maupun institusi terkait lainnya.
Baca Juga: Ali Rasyid Ingatkan Masyarakat Agar Menghindari Pernikahan Dini, Ini Alasannya
Menanggapi hal itu, Wakil Gubernur Jawa Barat, Uu Ruzhanul Ulum mengatakan bahwa aksi damai yang ditujukan kepada Kang Emil selaku Gubernur Jawa Barat tersebut dinilai salah alamat.
Mengingat kewenangan terkait penanganan aliran sungai sendiri dipegang oleh pihak BBWS sebagai Lembaga vertikal yang secara langsung berhubungan dengan kementerian PUPR, Bina Marga dan pemerintah pusat.