Dan juga secara tidak proporsional akan mempengaruhi kelompok yang paling rentan, mempengaruhi kemajuan dalam kesetaraan gender, dan menghalangi prospek pembangunan lintas generasi.
Laporan PBB tersebut merekomendasikan realokasi dan reprioritas pengeluaran publik melalui intervensi kebijakan langsung yang akan menciptakan lapangan kerja dan menghidupkan kembali pertumbuhan.
Baca Juga: Upaya Menjaga Ketahanan Pangan, Punduh Lampegan Tasikmalaya Motori Penanaman Pohon Jagung
Mengingat hal ini akan membutuhkan penguatan sistem perlindungan sosial, memastikan dukungan berkelanjutan melalui subsidi yang ditargetkan dan sementara.
Adanya transfer tunai, dan diskon pada tagihan utilitas, yang dapat dilengkapi dengan pengurangan pajak konsumsi atau bea cukai.
"Pandemi, krisis pangan dan energi Global, risiko iklim, dan krisis utang yang menjulang di banyak negara berkembang sedang menguji batas kerangka kerja multilateral yang ada," jelas laporan tersebut.
Kerja sama internasional tidak pernah lebih penting dari sekarang untuk menghadapi berbagai krisis Global dan membawa dunia kembali ke jalurnya untuk mencapai SDG.
Menurut laporan tersebut, kebutuhan pembiayaan SDG tambahan di negara-negara berkembang bervariasi menurut sumbernya, tetapi diperkirakan mencapai beberapa triliun dolar AS per tahun.
Menurut laporan PBB tersebut butuh komitmen internasional yang kuat untuk memperluas akses bantuan keuangan darurat.
Hal ini untuk merestrukturisasi dan mengurangi beban utang di seluruh negara berkembang dan meningkatkan pembiayaan SDG.***