VIEWJABAR - Pemerintah kota (Pemkot) Depok melalui Dinas Kesehatan meluncurkan program Pemberian Makanan Tambahan (PMT) untuk ibu hamil dan pencegahan stunting di kota Depok.
Dinas Kesehatan kota Depok dalam pengelolaan program PMT pencegahan stunting bekerja sama dengan vendor penyedia catering dan penyalurannya kepada masyarakat melalui Puskesmas dan Posyandu.
Saat ini program PMT pencegahan stunting selama 28 hari di kota Depok tengah menjadi sorotan banyak pihak, termasuk Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) kota Depok.
Pasalnya menu yang diberikan, dianggap tidak sesuai dengan standar gizi yang dianjurkan, dan memunculkan keluhan masif dari warga Depok.
Anggaran Program PMT
Anggaran program PMT dibiayai dari anggaran dana insentif fiskal pemerintah pusat, bukan dibiayai dari anggaran APBD kota Depok.
Pengakuan pihak vendor
Beredar informasi pengakuan pihak vendor catering yang sangat mengejutkan banyak pihak, bahwa pihaknya hanya menerima anggaran Rp 9 ribu per menu dari yang dianggarkan Rp 18 ribu per menu. Dan diduga ada pemotongan anggaran.
Oleh karenanya, vendor catering tersebut menyajikan menu disesuaikan dengan budget anggaran yang diterimanya hanya Rp 9 ribu per menu.
Anggota DPRD Depok Gusar
Peristiwa itu membuat gusar Komisi D DPRD kota Depok, pihaknya akan memanggil Dinas Kesehatan, Puskesmas, Posyandu hingga vendor catering.
Anggota Komisi D DPRD kota Depok, Ikravany Hilman mengatakan, bahwa pihaknya akan memanggil Instansi terkait hingga vendor penyedia catering, untuk diminta keterangannya.