Hadapi Dampak Kemarau Tahun 2024, Badan Pangan Nasional Menyiapkan Beberapa Langkah Antisipasi Ini

VIEWJABAR.COM - Menghadapi dampak kemarau pada tahun 2024 ini, Badan Pangan Nasional atau Bapanas melakukan beberapa antisipasi untuk menjaga produksi pangan.

Menurut Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika (BMKG), puncak musim kemarau di sebagian besar wilayah Indonesia terjadi pada Juli dan Agustus 2024.

Upaya Bapanas itu dilakukan karena dampak kemarau bisa menyebabkan siklus produksi tanaman pangan pada semester II tahun 2024 lebih sedikit dibandingkan semester I 2024.

Baca Juga: Kurs Rupiah Dibuka Menguat Terhadap Dolar AS Hari Ini Selasa 23 Juli 2024, Simak Beberapa Pemicunya

Langkah antisipasi itu di antaranya dengan memetakan potensi ketersediaan produksi, stok, dan importasi pangan.

Menurut Direktur Stabilisasi Pasokan dan Harga Pangan Bapanas, Maino Dwi Hartono, tujuan pemetaan itu untuk menjaga ketersediaan termasuk pendistribusian ke semua wilayah sampai akhir tahun ini.

Dia menjelaskan bahwa pihaknya terus memperkuat cadangan pangan pemerintah melalui BUMN Pangan, yakni Perum Bulog dan ID FOOD.

Baca Juga: Jawa Barat Memiliki Potensi Besar Dalam Ekspor Kopi dan Kakao, Simak Datanya, Berikut Upaya Pemprov Jabar

Disebutkan, Bulog wajib memenuhi cadangan pangan untuk komoditas padi, jagung, dan kedelai. Sedangkan, sisanya dipenuhi oleh ID FOOD.

"Bulog Nusa Tenggara Barat punya cadangan jagung sekitar 56 ribu ton, artinya Bulog mulai bergerak untuk menyediakan cadangan pangan pemerintah terutama jagung," kata Maino di Mataram, Nusa Tenggara Barat, Selasa 23 Juli 2024, seperti dilansir Antara.

Dia menyebutkkan penurunan produksi jagung seringkali terjadi pada Agustus sampai Desember, karena pada periode itu Indonesia mengalami musim penghujan yang membuat petani lebih banyak menanam padi ketimbang jagung.

Baca Juga: Hari Anak Nasional 2024 Diperingati Setiap Tanggal 23 Juli, Ini Makna Tema dan Logonya

Cadangan jagung pemerintah yang disimpan Bulog dapat mengantisipasi kenaikan harga jagung. Pemerintah bisa menggelontorkan jagung saat terjadi kenaikan harga jagung di atas harga acuan.

"Cara simultan untuk produk lain juga demikian, termasuk untuk komoditas ayam dan telur dalam rangka pengendalian harga," tuturnya.