VIEWJABAR.COM - Badan Permusyawaratan Desa (BPD) di Kabupaten Sumedang masih banyak yang belum memiliki sekretariat atau kantor.
Akibatnya, kegiatan BPD di desa bersangkutan, sering dilakukan di aula atau ruang rapat desa.
Demikian disampaikan Ketua Forum Komunikasi BPD/FK BPD Sumedang Asep Sumaryana kepada ViewJabar, Kamis 6 Juni 2023.
Menurut Asep, hal itu tentu menjadi kekhawatiran pihaknya, karena hal itu menunjukkan masih kurangnya perhatian Pemerintah Desa khususnya kepala desa yang bersangkuta.
Namun mudah-mudahan, hal itu segera ada perbaikan, setelah FK BPD melakukan audiensi dengan PJ Bupati Sumedang Yudia Ramli untuk menyampaikan masalah tersebut, selain masalah lainnya.
"Ya, soal itu telah kami sampaikan dalam audiensi yang berlangsung akrab dan penuh respons dari Pak PJ, Rabu 5 Juni 2024," kata Asep.
"Khusus untuk BPD yang belum punya sekretariat, Pak PJ akan segera berkirim surat kepada desa yang bersangkutan," ujar Asep lagi.
Menurut Asep, soal sekretariat BPD itu bukan satu-satunya yang disampaikan kepada PJ Bupati Sumedang.
"Ada masalah lainnya yang disampaikan," kata dia.
Baca Juga: Gempa 2,7 M Kembali Guncang Sumedang, BMKG Sebut Tak Berdampak Kerusakan Besar
Masalah tersebut antara lain harapan adanya peningkatan kapasitas BPD se-Sumedang oleh pemerintah, karena BPD Sumedang sekarang, 80 persen di antaranya merupakan orang baru.
Fakta itu, kata dia, melahirkan harapan adanya acara peningkatan kapasitas BPD untuk memberikan pemahaman dan tata cara pengawasan kepada Pemerintahan Desa.
"Ya, peningkatan kapasitas itu sangat perlu," ujar Asep yang merupakan ketua BPD di sebuah desa di Jatinangor tersebut.