Diisukan PDIP Pecah, Adian : Ya Gak Bener Lah, Kita PDI Perjuangan Kompak dan Terpimpin

VIEWJABAR – Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDIP) di isukan tengah pecah atau terdapat dua kubu, ironisnya, isu tersebut justru muncul ketika jelang tahun politik 2024.

Menyikapi hal tersebut, politisi senior PDIP Adian Napitupulu membantah keras, menurutnya, pernyataan yang terlontar dari Sekertaris Jenderal (Sekjen) Partai Golkar, Lodewijk F Paulus itu tidak benar.

“Jadi apa yang disebutkan oleh Sekjen Partai Golkar itu tidak benar, dimana dia menyebutkan ada perpecahan di internal partai berlambang banteng moncong putih, itu tidak benar,” tegasnya.

Baca Juga: Diduga Melanggar Aturan, Delapan Jaksa dan Pegawai Kejati Jabar di Sanksi, Siapa Saja ?

Dikatakan mantan aktivis 98 tersebut, dinamika di intertnal PDIP adalah hal biasa dalam sebuah partai, sebaliknya Adian menyebut justru Golkar harus belajar dari PDI Perjuangan.

“Ya enggak bener lah, kita PDI Perjuangan kompak, terpimpin, semua menunggu arahan ketua umum bahwa dalam banyak hal ada perbedaan melihat satu dua hal biasa-biasa saja,” katanya.

Kepada awak media baru-baru ini di Jakarta, Adian menjelaskan, mengenai banyaknya perbedaan pendapat di internal PDIP, menurut Anggota Komisi VII DPR RI ini berkilah.

Baca Juga: Sepanjang Tahun 2022, Terjadi 2.439 Kasus Penyalahgunaan Narkotika di Jabar

 “Menurut saya, bahwa perbedaan seperti itu menunjukan PDIP menjunjung tinggi demokrasi, loh mana ada demokrasi tanpa perbedaan?” jelasnya.

Demokrasi itu, lanjut Adian, harus ada perbedaan, tinggal bagaimana cara menyikapi perbedaan tersebut, dan PDIP memliliki pandangan tersendiri.

“PDIP menyikapi perbedaan dalam konteks presiden dan Wakil Presiden adalah mengembalikannya kepada mandat kongres,” ujarnya.

Baca Juga: Waduh, BPK Jabar Sebut Ada 6 Temuan Di Lingkup Pemkot Bandung, Apa Saja ?

Terakhir, PDIP ingin menegaskan kembali bahwa perbedaan itu merupakan dinamika biasa dan proses politik, intinya adalah, suatu keputusan itu dikembalikan terhadap kebijakan atau kewenangan ketua umum.

“Itu kewenangan di tangan ketua umum, dengan demikian clear semuanya,” pungkasnya.(***)