Baca Juga: PPDB di Sumedang untuk Lingkungan Kemenag Berbeda Dengan Umum, Ini Penjelasannya
Kepsek mengaku bahwa proses mekanisme PPDB sudah sesuai dengan Pergub nomor 9 tahun 2024. Adapun ditemukannya data yang diduga bermasalah itu, memang menjadi masalah pula bagi pihak panitia PPDB di sekolah.
"Seyogianya, penyampaian keberatan itu disampaikan di masa sanggah dan dengan kasus per kasus," ujarnya.
Namun, lanjut Chaeruddin, mengingat permohonan dari LSM Lidik, pihaknya akan menjelaskan proses PPDB 2024 di SMAN Tanjungsari.
"Dengan adanya permasalahan yang disampaikan oleh LSM Lidik Sumedang, kami menyampaikan terima kasih dan ini akan dijadikan perbaikan," katanya.
Baca Juga: RESEP SARAPAN SAT SET, Nasi Lemak Rice Cooker Lengkap dengan Sambal Bilis, Serasa Lagi di Singapura!
Sementara itu, dari beberapa peserta audensi mempertanyakan zonasi yang ditentukan oleh pihak sekolah. Salah satu audien, Aboy (40) mempertanyakan tentang tetangganya yang berada di Desa Cinanjung Tanjungsari bisa lolos, sedangkan jarak dari daerah Cinanjung ke SMAN 1 Tanjungsari lebih dari 4 kilometer.
"Sementara ada warga di Desa Pasigaran yang tidak diterima di sekolah ini karena masalah zonasi. Ada apa?" tanya dia.
Hal itu, sontak dijawab Kepsek kemungkinan dari sistem yang error ataupun juga masalah lainnya.
Chaeruddin menyebut, jika sebenarnya dengan hasil itu, bukan kewenangan dari pihaknya, melainkan pihak KCD Wilayah 8. Oleh karena itu, tentunya masalah ini menjadi bahan pertimbangan.
Baca Juga: Ide Jualan di Sekolah, Berbahan Telur dan Sayuran, Harga 2 Ribuan, Resep Simple Langsung Cuan
Kepala Sekolah yang didampingi Ketua Panitia PPDB dan jajarannya itu menegaskan, pihaknya tak dapat berbuat banyak akibat kesalahan sistem ini.
Sementara itu dari LSM Lidik melalui Mujianto mengungkapkan bahwa permasalahan PPDB di SMAN 1 Tanjungsari selalu jadi masalah dan belum ada perbaikan-perbaikan yang signifikan.
"Sudah sejak lama PPDB ini jadi permasalahan, terutama tercium adanya dugaan pungli dan korupsi," katanya.
Menurutnya, unsur-unsur kecurangan serta dugaan perbuatan melawan hukum dalam proses PPDB ini kerap terdengar dan itu semua ada bukti.