"Bukan tak ada "pendana" atau bouwheer yang datang pada kami waktu itu. Tapi kamu menolak transaksional semacam itu, dan yakin akan menjadi beban dikemudian hari," tuturnya.
Meskipun sudah yakin kalah, lanjut Eni, Ia mencoba meyakinkan pemilih untuk tetap mendukung tanpa ada "embel-embel" bagi-bagi uang.
"Sejujurnya, waktu Pemilu 2014 saya melanjutkan menjadi calon DPD RI perwakilan Jawa Barat, hanya habis sekira Rp 600 jutaan, itupun biaya pertemuan dan makan minum dalam sosialisasi dan kampanye," katanya.
Namun justru menjelang periode kedua (Pemilu 2019), ia mengaku merasa dihantui oleh sesuatu yang jika datang dalam acara pertemuan atau pemberian bantuan ada semacam perasaan menuntut penerima dana atau bantuan dari dia, untuk selalu mendukungnya dan meminta untuk memilihnya kembali.
Baca Juga: Pengusaha Muda Asal Garut Siap Ramaikan Pilbup Garut 2024
"Sangat dilematis, dulu (Pemilu 2014) saya memperoleh dukungan suara sebanyak 2 jutaan lebih dan menghantarkan sebagai anggota DPD RI, dan menghabiskan sekira Rp 600 juta. Sementara pada Pemilu 2019, Dengan biaya yang lebih besar hanya memperoleh 920 ribu suara," ungkapnya.
Bunda Eni juga mengaku, jika dalam Pilkada Gubernur dan Wakil Gubernur Jawa Barat, ada beberapa orang dari partai dan bouwheer menghubunginya dan membujuknya untuk turut dalam kontestasi di Jabar.
"Saya terus terang menolak tawaran dari tokoh partai dan seseorang untuk maju di Pilgub Jabar. Bagi saya saat ini ingin terbebas dari stigma politik," ujarnya.
Secara materiil, lanjut Wanita kelahiran Situraja ini, untuk maju menjadi kontestan Pilkada Gubernur dan Wagub akan menghabiskan di kisaran dana puluhan hingga ratusan miliaran rupiah.
Baca Juga: Ridwan Solichin, Politisi PKS Bidik Pilkada Sumedang Siap Bersanding Dengan Siapapun
"Lebih baik dipakai usaha, misalnya membuka SPBU yang jelas penghasilannya daripada dipakai Pilkada," tegasnya.
Sebelum menutup penyampaiannya, Bunda Eni berpesan dan mengingatkan kepada masyarakat pemilih dalam memilih Calon Bupati dan Wakil Bupati Sumedang, agar kembalikan pada tiga aspek yaitu, harus yang Nyantri, Nyunda dan Nyakola.
"Tentunya, selain itu, waspadai juga bouwheer dibelakang Paslon, salah pilih akan terjebak dalam situasi transaksional yang berujung merugikan masyarakat," tutupnya.***
Artikel Terkait
Dadang Supriatna Makin Bersinar untuk Pilkada Kabapaten Bandung, Hasil Survey IPO Jauh Meninggalkan Rival-rivalnya, Sahrul Gunawan Lewat!
KPU Sumedang Sosialisasikan Pilkada 2024 Pada OSIS se-Kabupaten, Target Partisipasi Terpenuhi