Pilbup Sumedang 2024 Ditakar Senator, Bunda Eni Sumarni: Waspadai Bouwheer Dibelakang Paslon

photo author
Iwan Setiawan, View Jabar
- Selasa, 30 Juli 2024 | 07:48 WIB
Salah seorang Senator Anggota DPD RI Dapil Jawa Barat, Eni Sumarni yang juga pernah ikut dalam kontestasi Pilkada Sumedang tahun 2013 mengingatkan pemilih waspadai peran bouwheer dalam Pilbup Sumedang 2024 (Iwan Setiawan/ViewJabar.com)
Salah seorang Senator Anggota DPD RI Dapil Jawa Barat, Eni Sumarni yang juga pernah ikut dalam kontestasi Pilkada Sumedang tahun 2013 mengingatkan pemilih waspadai peran bouwheer dalam Pilbup Sumedang 2024 (Iwan Setiawan/ViewJabar.com)

VIEWJABAR.COM-- Senator kelahiran Sumedang 27 Oktober 1963 yang telah 2 periode menjadi Anggota DPD RI Daerah Pemilihan Jawa Barat itu memberikan harapan besar kepada calon pemimpin Kabupaten Sumedang dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Sumedang 2024.

Wanita yang pernah juga menjadi salah satu kontestan dalam Pilkada Sumedang 2013 dari jalur independen itu mengisyaratkan beberapa hal kepada para kontestan untuk mewaspadai "jebakan" dari para pemilih.

"Jujur, pengalaman saat menjadi kontestan Pilkada 2013 menjadi pelajaran berharga, betapa banyak sekali godaan dan rayuan dari masyarakat untuk melakukan upaya transaksional," ujarnya, beberapa waktu lalu di Sumedang.

Bunda Eni--sapaan akrabnya-- mengupas sepenggal pengalaman menjadi kontestan Pilkada dan Pemilu Legislatif di Sumedang.

Baca Juga: KPU Sumedang Sosialisasikan Pilkada 2024 Pada OSIS se-Kabupaten, Target Partisipasi Terpenuhi

"Alhamdulillah usai tak terpilih menjadi Bupati dan wakil Bupati tahun 2013, akhirnya ikut kontestasi di Pileg dan berhasil menjadi Anggota DPD RI Perwakilan Provinsi Jawa Barat," katanya.

Dihadapan Orda dan Dewan Pakar ICMI Sumedang, Bunda Eni menyebut, jika keadaan pemilihan kepemimpinan dan keterwakilan di Indonesia ini sangat mengkhawatirkan.

"Seperti sudah menjadi rahasia umum, jika pola transaksional dalam pemilihan umum (pileg, pilpres dan pilkada) isu money politics dan jual-beli jabatan kerap terjadi. Inilah akar masalahnya," ungkap Eni.

Kalau boleh dibongkar, lanjut dia, penyebab itulah yang memunculkan "pendana" atau Bouwheer. Tentunya jika pasangan yang menang, bouwheer akan meminta imbalan, baik berupa proyek atau apapun, yang jelas bouwheer tak mau rugi.

Baca Juga: KH Sofyan Yahya Restui Dadang Supriatna-Ali Syakieb Lanjutkan Bedas Periode Kedua dan Doakan Menangkan Pilbup Bandung

"Bohong! Jika dalam Pilpres dan Pilkada tak disusupi oleh "pendana" atau bouwheer sebagai support para kontestan," ujarnya.

Oleh karena itu, tambah Bunda Eni, kewajiban para politisi yang harus mencerdaskan masyarakat agar tak terjebak dalam situasi dilematis dan blunder.

"Jadi tidak sepenuhnya kesalahan ada pada kontestan, tetapi pada masyarakat yang masih terjebak dalam situasi dan kondisi pragmatis," katanya.

Eni menceritakan, peristiwa pertama kali menjadi kontestan Pilkada Sumedang di tahun 2013. Sekadar persiapan dan untuk persyaratan saja, sudah mengeluarkan ratusan juta rupiah, apalagi jika ditambah dengan harus bagi-bagi uang tentu akan lebih bengkak hingga miliaran rupiah.

Halaman:
Dilarang mengambil dan/atau menayangkan ulang sebagian atau keseluruhan artikel
di atas untuk konten akun media sosial komersil tanpa seizin redaksi.

Editor: Aam Permana S

Sumber: Liputan

Tags

Artikel Terkait

Rekomendasi

Terkini

X