Berapa Biaya Haji Untuk Tahun 2023, Kemenag dan Komisi VIII Akan Membahasnya, Hal Ini Jadi Pertimbangan

VIEWJABAR - Pemerintah Indonesia sudah mendapatkan kuota Haji untuk penyelenggaraan ibadah Haji pada tahun 2023 atau 1444 H sekarang ini.

Jumlah kuota Haji tahun 2023 sekarang ini sebanyak 221 ribu jemaah. Dan ini yang menjadi dasar dalam menetapkan biaya penyelenggaraan ibadah Haji.

Berapa biaya Haji untuk tahun 2023 atau 1444 H apakah ada kebaikan atau sama dengan tahun sebelumnya, Kemenag dan Komisi VIII DPR akan membahas BPIH.

Baca Juga: Beginilah Penampakan Ferry Irawan ketika Memenuhi Panggilan Penyidik Polda Jawa Timur

Dirjen Penyelenggaraan Haji dan Umrah, Kemenag, Hilman Latief menjelaskan pihak Kemenag akan mengupayakan forumula biaya Haji yang proporsional.

Hal ini kata Hilman Latief harus dilakukan seiring dengan meningkatnya biaya penyelenggaraan ibadah Haji di Arab Saudi.

“Kita akan menerapkan prinsip pembiayaan yang berkeadilan dan berkelanjutan," kata Hilman Latief dilansir ViewJabar dari Kemenag Selasa 10 Januari 2023.

Baca Juga: Anggota DPR RI, Netty Prasetiyani Minta Pemerintah Awasi Jajanan Chikbul, Ini Alasannya

Berapa angka untuk biaya Haji kata Hilman Latief akan diformulasikan dengan mitra Kemenag di Komisi VIII DPR dengan mempertimbangkan berbagai aspek.
.
"Mudahan-mudahan kita bisa mendapatkan angka yang baik untuk jemaah dan semuanya,” kata Hilman Latief.

Kata Hilman Latief, biaya Haji yang berkeadilan dan berkesinambungan sangat penting karena masih banyak calon jemaah Haji yang antri.

Baca Juga: Gunung Marapi Erupsi 81 Kali, Ada 173 Ribu Warga yang Tinggal di Sekitar Gunung Marapi

Setidaknya ada sekitar 5,2 juta jemaah calon Haji yang menunggu giliran atau antri untuk bisa berangkat melaksanakan ibadah Haji.

Menurut Hilman Latief tahun 2022 lalu Pemerintah Arab Saudi sudah menetapkan biaya layanan di masyair dengan angka tahun tinggi untuk semua jemaah Haji dari seluruh dunia termasuk Indonesia.

Sehingga biaya Haji untuk tahun 2023 sekarang ini akan mengalami penyesuaian seiring dengan naiknya biaya layanan yang ditetapkan pemerintah Arab Saudi.