Grand Design Pembangunan Kependudukan Digeber Pada Masa Transisi Kepala Daerah, BKKBN Provinsi Jabar Ungkap Alasannya

VIEWJABAR.COM-- Dalam Diseminasi Grand Design Pembangunan Kependudukan (GDPK) yang digelar Pemerintah Kabupaten Sumedang, melalui DPPKBP3A mendapatkan dukungan BKKBN Provinsi Jawa Barat di Aula Kafe Putri, Kutamaya Kecamatan Sumedang Utara pada Selasa 29 Oktober 2024.

Ketua Tim Kerja Pengendalian Penduduk BKKBN Provinsi Jabar, Mia Wahdini mengungkapkan, menghadapi masa transisi pergantian Kepala Daerah, Pemerintah Daerah Kabupaten Sumedang, terus berupaya untuk mempercepat penyusunan Grand Design Pembangunan Kependudukan (GDPK).

Harapannya, tutur Mia, GDPK hasil penyusunan tahun 2024 ini, nantinya bisa dijadikan dasar oleh Kepala Daerah yang baru, dalam menentukan arah kebijakan selama masa kepemimpinannya. 

"Kami akan membantu proses penyusunan GDPK di Kabupaten Sumedang ini," ungkapnya.

Baca Juga: Segini Jumlah Sumbangan Dana Kampanye Paslon Bupati dan Wakil Bupati Sumedang Dalam Pilkada 2024

Mia juga menyebutkan, persiapan penyusunan GDPK ini sebagai langkah strategis dalam menghadapi masa transisi pergantian kepala daerah baru di tengah suasana Pilkada.

"Pentingnya grand design, sebagai arah kebijakan kependudukan jangka panjang, yang nantinya harus siap diimplementasikan oleh kepala daerah baru," katanya.

Periode ini sangat penting, sambung Mia, kepala daerah berikutnya harus memiliki arah pembangunan yang jelas, terutama terkait kebijakan kependudukan yang telah diatur dalam PP No. 153 Tahun 2014.

Sementara, fasilitator DPPKBP3 Kabupaten Sumedang, Mety Supriyati mengungkapkan, ada lima pilar utama GDPK yang harus diselaraskan dengan RPJMD dan RPJPD. 

Baca Juga: Tabrakan Truk Boks dan Dump Truk di Cadas Pangeran Sumedang, Dua Korban Langsung Dibawa Ke RSUD

"Pilar-pilar yang harus diselaraskan itu di antaranya, peningkatan kualitas dan kuantitas penduduk, persebaran dan mobilisasi penduduk, serta penataan administrasi kependudukan," sebutnya.

Dan, lanjut Mety, salah satu fokus utama dalam desiminasi diantaranya mengenai penurunan prevalensi stunting. 

"Sebab berdasarkan data SSGI, angka stunting di Sumedang, kini berada di angka 14,4 persen," katanya.

Jadi untuk target penurunan stunting, tambah dia, masih menjadi prioritas utama pada tahun 2024.