Tingkat Partisipasi Pemilih Pilkada 2024 di Kota Bandung Bisa Mencapai 90 persen, Ini Penjelasan Pj Wali Kota

VIEWJABAR.COM - Tingkat partisipasi pemilih pada Pilkada Serentak 2024 di Kota Bandung diperkirakan bisa mencapai angka 90 persen.

Hal itu disampaikan Pj Wali Kota Bandung Bambang Tirtoyuliono seusai memimpin Apel Netralitas Pegawai ASN di Lingkungan Pemkot Bandung pada Pilkada Serentak Tahun 2024 di Plaza Balai Kota Bandung, kemarin.

Dia menjelaskan tingkat partisipasi pemilih pada Pemilu bulan Februari 2024 lalu di posisi 82,9 persen.

Baca Juga: Sukseskan Program Pj Bupati Sumedang, Camat : New Zero Miskin Ekstrim di Tanjungsari Berharap Tercapai Akhir Tahun

"Tentunya nanti di Pilkada serentak ini kita bisa harus punya target paling tidak di posisi 90 persen," tuturnya seperti dilansir dari laman resmi Pemkot Bandung.

Bambang menilai banyak variabel yang berbeda antara penyelenggaraan pemilu pada Februari 2024 lalu dengan Pilkada yang akan digelar November 2024 mendatang.

Sebagai informasi, angka partisipasi pemilih di Kota Bandung pada Pemilu 2024 berada di 82,9 persen. Jumlah ini lebih tinggi dibandingkan Provinsi Jawa Barat (82,3 persen) dan Nasional (81,8 persen).

Baca Juga: Makanan Paling Mematikan di Dunia, Sebabkan 20 Ribu Kematian per Tahun, Kenapa Masih Digemari?

Menurut data dari Disdukcapil Kota Bandung jumlah penduduk Kota Bandung pada semester 1 tahun 2024 mencapai 2.579.837 dengan total pemilih pada Pilkada yang akan datang berjumlah 1.896.389 pemilih.

Kemudian sebanyak 436.288 orang atau 23 persen di antaranya adalah pemilih pemula. Sedangkan jumlah TPS di Kota Bandung mencapai 3.576 TPS, turun dibandingkan jumlah TPS pada Pemilu 2024 lalu yang mencapai 7.424 TPS.

"Data ini juga mesti kita sikapi. Kita punya lebih kurang sekitar 3 bulan untuk mempersiapkan itu," ujarnya.

Baca Juga: Pilbup Sumedang 2024 Ditakar Senator, Bunda Eni Sumarni: Waspadai Bouwheer Dibelakang Paslon

Bambang juga menyebut akan segera mengaktifkan Desk Pilkada untuk mendukung dan melaksanakan pemantauan, menginventarisir permasalahan, memberikan saran penyelesaian permasalahan pelaksanaan pilkada kepada penyelenggaran Pilkada.

"Semua Pemda harus membentuk tim khusus selama penyelenggaraan Pilkada, untuk mengawal dan memberikan pendampingan dan mengawasi adanya penyimpangan sebagaimana kita bacakan saat ikrar Netralitas," ujarnya.