Mengapa di Wilayah Perkotan Garut Banyak Tumpukan Sampah? Ini Jawaban Kepala DLH kepada KAMMI

VIEWJABAR - Pengurus Daerah Kesatuan Aksi Mahasiswa Muslim Indonesia (PD KAMMI) Garut melakukan audiensi dengan Dinas Lingkungan Hidup (DLH) Kabupaten Garut, Jumat, 4 November 2022.

Hadir dalam audensi yang berlangsung di Kantor DLH Garut tersebut, Ketua Umum PD KAMMI Garut, Ilham Aminudin, sekretaris KAMMI, Rizik Nur Fajrin, Staff Kebijakan Publik Rina Paridah dan Ketua Bidang Internal Sipa Andini,

Sedangkan unsur DLH hadir langsung Kepala Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Garut, Jujun Juansyah Nurhakim, S.T., M.T.

Dalam audensi tersebut, KAMMI Garut mempertanyakan masalah penanganan lingkungan, seperti taman kota yang tak terpelihara dan tumpukan sampah yang berserakan di sejumlah tempat sehingga terkesan tak tertangani dengan baik.

Baca Juga: Fakta Menarik Tentang Jenderal Sudirman yang Jarang Diketahui

"Kami sangat menyayangkan sebagian besar hutan kota yang ada di wilayah perkotaan Garut tidak terawat dan terlihat kumuh. Ada lima hutan kota yang kita kunjungi secara langsung, semuanya tidak terawat, banyak sampah dan banyak fasilitas seperti lampu yang rusak dan tidak diperbaiki,” kata Ilham, Jumat 4 November 2022.

Ia menuturkan, selain hutan kota, juga tumpukan sampah di beberapa titik, dan yang paling parah di Kecamatan Karangpawitan.

Seperti di kali Parabon, sampah tersangkut di jembatan.

"Ya jelas kalau dibiarkan akan berdampak terhadap gangguan kesehatan bagi masyarakat sekitar." Ucapnya.

Baca Juga: Inilah Bunyi Lengkap Surat Ancaman Bom dalam Konser NCT di ICE BSD Tangerang Selatan

Dalam kesempatan tersebut, KAMMI menunjukkan sejumlah foto kondisi hutan kota yang tidak terawat dan tumpukan sampah di jembatan Karangpawitan.

Sementara itu, Kepala Dinas Lingkungan Hidup Kab. Garut, Jujun Juansyah, menyatakan, pihaknya sudah melakukan upaya maksimal dalam menjaga kebersihan. Akan tetapi anggaran yang sangat terbatas membuat operasional pun tak maksimal.

Baca Juga: Inilah Daftar Pahlawan Nasional yang Berasal dari Jawa Barat

"Anggaran DLH hanya 0,5 persen dari APBD yang seharusnya perawatan hutan kota dilakukan satu bulan sekali, karena anggaran terbatas jadi untuk perawatan hanya bisa dilakukan satu bulan sekali," ujar Jujun.