Raudhatul Athfal Dituntut Profesional dan Akuntabel Sebagai Pondasi Pendidikan Usia Dini

VIEWJABAR.COM-- Raudhatul Athfal (RA) diharapkan menjadi lembaga Pendidikan usia dini yang profesional dan akuntabel dalam mendukung program wajib belajar 13 yang kini digaungkan pemerintah. Lembaga pendidikan di bawah Kementerian Agama ini diharapkan menjadi salah satu fondasi Pendidikan untuk anak usia dini.

“RA yang profesional dan akuntabel akan menjadi pilihan masyarakat dalam menitipkan anaknya untuk pendidikan jenjang PAUD,” ujar Kepala Kantor Wilayah Kementerian Agama Provinsi Jawa Barat H. Ajam Mustajam saat membuka Focus Group Discussion (FGD) dengan tema Membangun Kolaborasi Bersama Media Menyambung Isu Wajib Belajar 13 Tahun Dengan Perbaikan Pelayanan Publik di Raudhatul Athfal Melalui SIPPRA Jabar di Soreang, Kamis 14 November 2024.

Baca Juga: Dinkes Garut Adakan Pertemuan untuk Bahas Kesehatan Reproduksi dan Penurunan Angka Kematian Ibu dan Bayi

FGD yang diselenggarakan Kelompok Kerja Raudhatul Athfal (KKRA) Jawa Barat ini menggandeng Persatuan Wartawan Indonesia (PWI) Jawa Barat, Komisi V DPRD Jawa Barat yang menangani bidang pendidikan dan juga dari KKRA Kabupaten/Kota di Jawa Barat. 

Lebih jauh Ajam menyebutkan, pengelolaan RA secara profesional salah satunya diawali dengan sistem informasi yang akuntabel meliputi pengelolaan data siswa, proses pembelajaran dan laporan hasil pembelajaran kepada orang tua.

“Alhamdulillah di Jawa Barat, KKRA berhasil membuat sebuah aplikasi berbasis android dan ios yang diberi nama Sistem Informasi Pelayanan Pendidikan Raudhatul Athfal  (SIPPRA) Jawa Barat,” ujar Ajam.

Baca Juga: Warga Gunung Sindur Bogor Resah, Akses Jalan akan Ditutup Perusahaan, Ini yang Mereka Lakukan

Aplikasi tersebut membantu kemudahan pelbagai masalah pendidikan Raudhatul Athfal mulai dari informasi sekolah sampai Penerimaan Peserta Didik Baru (PPDB) yang bisa dilakukan secara daring melalui aplikasi ini.

"Ini merupakan terobosan pelayanan masyarakat untuk memberikan informasi lengkap terhadap RA dan juga mempersiapkan pendidikan holistik, integratif, menyeluruh dan terpadu sebagai persiapan menuju Indonesia Emas 2045,” jelas Ajam.

Ajam juga menyebutkan, SIPPRA yang merupakan inovasi KKRA Jawa Barat akan diajukan untuk menjadi aplikasi resmi RA secara nasional. "Di tempat lain belum ada inovasi seperti ini," ujarnya.

Kerja sama PWI

Sementara itu Ketua KKRA Jabar Hj. Aidah menyebutkan dilibatkannya PWI dalam FGD tersebut sebagai langkah awal untuk kerja sama selanjutnya. “Kami memerlukan media untuk menyampaikan apa-apa yang telah menjadi garapan kami termasuk SIPPRA Jabar ini,” ujarnya.

Baca Juga: Jadi Pembicaraan, Dugaan Pejabat BUMD Kabupaten Bandung Terlibat Politik Praktis Dukung Satu Paslon di Pilkada

Sementara Wakil Ketua Bidang Pendidikan PWI Jabar, Dedy Suhe yang mewakili Ketua PWI Jabar menyebutkan peluang kerja sama KKRA dan PWI Jabar bisa dilakukan salah satunya dengan memberikan pelatihan menulis untuk para guru dan pengelola RA.