VIEWJABAR.COM - Anggota Komisi III Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kota Bandung Andri Rusmana menyayangkan minimnya kucuran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Kota Bandung untuk infrastruktur yang hanya sekitar Rp380 miliar.
Kucuran anggaran ini dianggap terlalu kecil untuk menangani sejumlah permasalahan utama Kota Bandung seperti kemacetan, banjir maupun masalah sampah.
“Jika dibandingkan dengan Kota Surabaya yang anggarannya sekitar Rp1,6 triliun, jumlah ini terlampau minim untuk menangani permasalahan utama di Kota Bandung seperti kemacetan hingga banjir,” ujar Andri saat dihubungi, Selasa 6 Mei 2025.
Baca Juga: Bongkar Bangunan Liar, Wakil Ketua Komisi I Apresiasi Pemkot Bandung
Menyoal Bandung yang menjadi kota termacet di Indonesia versi TomTom Traffic Index, Andri mendorong pemerintah kota untuk berkomunikasi dengan pemerintah pusat dan provinsi. Hal ini karena, dengan anggaran yang ada saat ini, cukup sulit bagi Kota Bandung untuk menuntaskan permasalahan kemacetan.
“Kami mendorong Pemerintah Kota Bandung berkomunikasi dengan pemerintah pusat dan provinsi. Siapa tahu pemerintah pusat memiliki proyek infrastruktur yang bisa menangani kemacetan. Karena jalan di Kota Bandung ada yang statusnya jalan nasional, jalan provinsi juga jalan kabupaten/kota,” tuturnya.
Selain itu, dia menilai masih minimnya minat masyarakat menggunakan kendaraan umum menjadi salah satu faktor kemacetan di Kota Bandung. Hal ini lantaran warga lebih memilih menggunakan kendaraan pribadi untuk bepergian ke tempat kerja maupun lokasi publik lainnya.
Baca Juga: Dewan Nilai Kebijakan Pemkot Bandung Larang Rumija Untuk Reklame Sudah Benar
“Oleh karena itu, Pemkot harus mulai memperbaiki angkutan umum yang di Kota Bandung menjadi aman, nyaman, bahkan murah, sehingga masyarakat lebih memilih transportasi umum dibanding menggunakan kendaraan pribadi,” ucap politisi Partai Keadilan Sejahtera.
Dia pun meminta kepada Dinas Perhubungan untuk melakukan kajian ilmiah terkait faktor penyebab macet di Kota Bandung. Kajian ini penting agar pemerintah kota dapat mengetahui akar permasalahan macet dan menemukan solusinya.
Baca Juga: Titik Kumpul Sampah Jadi Sorotan Wali Kota Bandung, Aparat Diminta Tindakan Nyata
“Jadi lakukan kajian, ajak para pakar, akademisi, dan stakeholder lainnya untuk mengetahui faktor-faktor penyebab kemacetan di Kota Bandung. Dengan ini bisa diketahui apa yang harus dievaluasi dan mesti dilakukan untuk menangani persoalan macet di Kota Bandung,” pungkasnya.*
Artikel Terkait
Minta Pemkot Bandung Transparan Soal Pajak, DPRD Singgung Penurunan Setoran Pajak 2025
Bongkar Bangunan Liar, Wakil Ketua Komisi I Apresiasi Pemkot Bandung