Kerjasama Indonesia dan Tiongkok, Ini Bahasan yang Ditawarkan, Airlangga Hartarto Sebut Pemulihan Ekonomi

Perusahaan Tiongkok dapat mendorong pengembangan sektor kendaraan listrik yang saat ini sedang populer, selain di sektor kendaraan listrik, Perusahaan Tiongkok pun dapat berpartisipasi dalam program transisi energi lainnya.

Baca Juga: 10 Bahan yang Dapat Membuat Daging Menjadi Empuk saat Dimakan

Seperti Pengakhiran Pembangkit Listrik Tenaga Uap Secara Bertahap, Percepatan Pengembangan Energi Terbarukan Pembangkit Listrik, Tenaga Surya dan Angin, serta Pemanfaatan Teknologi Efisiensi Tinggi seperti tenaga air dan hidrogen.

Tiongkok saat ini, lanjutnya, sedang mengembangkan kendaraan dengan bahan bakar hidrogen untuk mempercepat transisi energi dan menurunkan emisi karbon.

Ketertarikan Indonesia

Baca Juga: Masih Banyak Yang Salah, Inilah Hukum Qurban di Hari Raya Idul Adha

Indonesia tertarik dengan upaya pengembangan bahan bakar hidrogen yang dilakukan oleh Tiongkok dan memintadukungan pengusaha Tiongkok untuk dapat berinvestasi di Indonesia.

"Yaitu melalui KEK JIIPE Gresik, Indonesia siap untuk menampung keinginan berinvestasi dari para
pengusaha Tiongkok," ucap Ailangga.

KEK JIIPE, pengumumannya, menyediakan fasilitas insentif fiskal dan non-fiskal seperti tax holiday hingga 20 tahun, kemudahan pengurusan perizinan, insentif kepabeanan, kemudahan imigrasi, serta insentif lahan.

Baca Juga: Inilah Hewan Qurban Sesuai Petunjuk Rasulullah SAW, Hati Hati Jangan Salah Pilih

Selain itu, pengusaha Tiongkok juga berharap agar Indonesia dapat mengekspor lebih banyak produk sawitnya ke Tiongkok.

Menyikapi hal itu, Menko Airlangga menyambut baik harapan Tiongkok. Namun di sisi lain, Pemerintah Indonesia harus memenuhi standar keberlanjutan yang telah ditetapkan.

Disebutkannya bahwa Pemerintah Indonesia telah resmi menerapkan penggunaan Bahan Bakar Minyak (BBM) Biodiesel 35 persen (B35).

Baca Juga: Begini Cara Meracik Minyak Asiri Agar Tidur Nyaman Hingga Terlelap

Penerapan B35 menyusul suksesnya program B30 dan merupakan langkah pemerintah untuk mengurangi impor minyak serta mengirit devisa negara.