Sikap yang dilontarkan meminta Pj. Walikota Bandung lebih mengedepankan komunikasi dan koordinasi pada mutasi para pejabat Pemkot Bandung.
Ada juga sejumlah kalangan dewan yang menyoroti persoalan tersebut dengan mempertimbangkan banyak kekosongan jabatan dilingkungan pemerintah kota Bandung. Namun kegaduhan rotasi mutasi tersebut dipicu oleh adanya anggapan tidak dibangunnya koordinasi antara Pj. Walikota dengan Walikota Bandung tetpilih. Sehingga mutasi dan rotasi yang merupakan hal biasa di suatu instansi menjadi sorotan.
Baca Juga: Akhirnya Kota Bandung Akan Punya BPBD, DPRD dan Pemkot Bandung Sepakat Bentuk BPBD
"Untuk diklarifikasi, sudah saya sampaikan kepada pihak eksekutif, DPRD Kota Bandung tidak pernah merekomendasi siapa-siapa".
"Yang ada, pemerintah kota Bandung, dalam melakukan mutasi atau rotasi, benar-benar kebijakan-kebijakannya memang tidak menimbulkan kegaduhan dan tidak keluar dari koridor aturan perundangan yang berlaku," pungkas Erick Darmajaya.*
Artikel Terkait
Terapkan Larangan Reklame di Ruang Publik, Pansus Penyelenggaraan Reklame DPRD Kota Bandung Kebut Bahas Raperda
Pansus DPRD Ingin JPO Bebas Reklame dan Asosiasi Pengusaha Reklame Dikeluarkan dari Perda Kota Bandung
Minta Pemkot Bandung Transparan Soal Pajak, DPRD Singgung Penurunan Setoran Pajak 2025