Dipisah dari Dinas Pemadam Kebakaran, BPBD Kota Bandung Jadi OPD Baru

 Baca Juga: DPRD Tekankan RPJPD Jadi Bekal Walikota dan Wakil Walikota Bandung Terpilih

Disamping itu lanjut politisi Partai Solidaritas Indonesia (PSI) ini, pembentukan BPBD Kota Bandung juga mengacu pada surat PLT. Sekretaris Utama BNPB Nomor B-300/BNPB/SU/HK.02.01/06/2023 Tanggal 9 Juni 2023, Perihal Rekomendasi pembentukan dan penetapan klasifikasi BPBD Kota Bandung.

"Atas konsideran menimbang tersebutlah maka diperlukan pembentukan kelembagaan BPBD Kota Bandung dengan klasifikasi A, dan dalam peraturan tersebut, untuk dinas pemadam kebakaran juga diwajibkan menjadi OPD tersendiri. Dengan adanya nomenklatur itu, baik BPBD maupun Dinas Pemadam Kebakaran diwadahi perangkat daerah dalam satu badan dan dinas tersendiri," ujar Cristian.

Proses pembentukan Badan Penanggulangan Bencana Daerah di Kota Bandung ditargetkan selesai pada tahun 2025 ini. Dan saat ini, pemerintah bersama DPRD Kota Bandung sedang menyelesaikan pembahasan perubahan kedua Rancangan Peraturan Daerah (Raperda) untuk OPD baru ini agar dapat disahkan menjadi peraturan daerah dalam waktu dekat ini.

 Baca Juga: Pemkot Bandung Bangun Kerjasama Pemeliharaan PJU, Dewan Kesal Tak Dilibatkan

"Saat ini Raperda tersebut sedang dibahas Pansus 4 DPRD Kota Bandung. Jika tidak ada hal-hal yang sangat urgen dalam pembahasan, maka akan ditetapkan menjadi peraturan daerah," ujarnya.

Mengenai pembentukan BPBD ini juga menjadi sorotan anggota Pansus 4 dari Fraksi NasDem Asep Sudrajat. Menurut legislator yang akrab disapa Mang Upep ini, dia berharap proses pengesahan hingga tataran operasional tidak ada hambatan. Sehingga Pemkot Bandung bersama DPRD dapat segera mengesahkan nomenklatur baru tersebut.

Anggota Pansus 4 DPRD Kota Bandung dari Fraksi NasDem Asep Sudrajat.

“Meski kelihatannya masih panjang, tapi minimal tahun ini bisa dimulai dan ada tindak lanjut,” ucapnya.

 Baca Juga: Akhirnya Kota Bandung Akan Punya BPBD, DPRD dan Pemkot Bandung Sepakat Bentuk BPBD

Sebagai badan baru BPBD sudah pasti memiliki kebutuhan anggaran untuk pemenuhan Sumber Daya Manusia (SDM) dan fasilitas penunjang lainnya. Sejauh ini untuk alat atau Sarana-pra Sarana sudah ada hanya tinggal tempatnya saja.